Dewan diminta siapkan Perda pemekaran

Pemekaran wilayah Depok menjadi beberapa kecamatan diperkirakan hanya akan menjadi wacana saja jika DPRD Sleman tidak segera menindaklanjutinya dyakni engan membuat peraturan daerah (Perda) tentang mekanisme pemekaran wilayah.

Camat Depok Supardal mengatakan, saat ini ada kecenderungan bahwa pihak-pihak yang terkait baik masyarakat, pemerintah maupun legeslatif masih saling tunggu. Karena itu, kata dia, harus ada dasar dan mekanisme yang jelas terlebih dahulu.

“Dalam hal ini memang harus ada yang berani berinisiatif. Jika tidak, ya wacana ini secara perlahan akan kembali mati dengan sendirinya, sama seperti beberapa tahun lalu,” ujar dia saat ditemui dalam sebuah acara di Balai Desa Condongcatur.

Menurut Supardal, dewan sebenarnya memiliki kesempatan untuk tampil membuka babak baru. Sambil menunggu munculnya pengajuan dari warga, kata dia, dewan bisa menyiapkan terlebih dahulu Perda mekanisme pemekaran kecamatan.

“Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam PP (Peraturan Pemerintah tentang Pemekaran Kecamatan bisa diterjemahkan dalam Perda sehingga upaya pemekaran itu memiliki dasar yang jelas,” kata dia.

Kecamatan, tegas Supardal, saat ini masih menunggu sikap dari Pemkab. Menurut dia, sejauh ini Pemkab memang belum menunjukkan sikap resmi karena belum mempunyai konsep yang jelas.

“Kalau kami tugasnya hanya menyiapkan data saja dan kami sudah siap untuk itu. Kecamatan kan sifatnya hanya pada pelayanan saja. Tapi kalau diminta, kami juga bisa menyiapkan data soal potensi tiap dukuh maupun potensi penduduk yang ada,” tegas Supardal.

Sekretaris Komisi A DPRD Sleman Martono mengatakan pihaknya masih mencari refensi yang bisa dijadikan sebagai dasar pemekaran wilayah. Menurut dia, untuk mengetahui aspirasi masyarakat memang perlu diambil langkah formal.

“Dengan cara seperti itu maka respon masyarakat yang sesungguhnya bisa diketahui. Kalau memang sudah layak untuk dimekarkan ya memang hal itu sudah seharusnya dilakukan,” ungkap legislator PAN ini.

Terkait dengan pembahasan Raperda, Martono mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan badan legeslasi daerah (Banlegda) DPRD sekaligus juga melakukan dialog dengan para pakar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: