Maarif Institue rumuskan Manifesto Kaliurang

Peserta training sedang mendengarkan penjelasan dari pemateri

Peserta training advokasi anggaran yang digagas oleh Maarif Institute bekerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat  Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman yang digelar di Hotel Kana, Kaliurang, akhir pekan lalu, merumuskan Manifesto Kaliurang.

Manifesto Kaliurang tersebut berisi tiga poin penting yakni meminta Pemkab Sleman segera menyelesaikan pembahasan Raperda pendidikan dan Jamkesda, meminta Pemkab membuka dan menerbitkan regulasi daerah untuk menjamin akses informasi terhadap dokumen anggaran dan menyerukan kepada seluruh masyarakat Sleman untuk menyambut Pilkada Sleman dengan damai, santun, dan menolak segala bentuk politik uang.

Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PD Muhammadiyah Sleman Respati Agus Sasangka mengatakan kedua Raperda pendidikan tersebut diharapkan nantinya bisa memberi jaminan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh rakyat Sleman.

Sementara untuk akses informasi dokumen anggaran, menurut dia, selama ini masih sulit untuk mendapatkannya. Padahal dokumen tersebut seperti KUA/PPAS, Rencana Kerja Anggaran,  APBD, dan Penjabaran APBD, merupakan dokumen publik sebagaimana amanat  Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang efektif berlaku mulai 1 Mei lalu.

“Dalam bangunan tata-kelola pemerintahan yang baik (good governance), kelompok masyarakat madani (civil society) memiliki peran strategis dalam menopang terwujudnya good governance. Muhammadiyah adalah salah satu elemen dari civil society tersebut.  Muhammadyah memiliki peran dan posisi yang potensial dalam pencapaian cita-cita agung tersebut,” kata dia.

Dikatakan, training tersebut digelar untuk memberi bekal bagi aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah dalam mengawal kebijakan publik yang bajik dan berperspektif gender. Dalam training yang diikuti oleh 23 orang peserta dari pimpinan AMM di tingkat Kabupaten Sleman, peserta bersama-sama mempelajari mengenai kebijakan dan anggaran publik, anggaran responsive gender (ARG), serta teknik penelusuran anggaran (budget tracking).

Lebih jauh Respati menjelaskan bahwa kegiatan training ini diselenggarakan sebagai bagian dari program kerja Muhammadiyah untuk melakukan dakwah dalam dimensi pengelolaan pemerintahan.

“Advokasi anggaran adalah bentuk dakwah kontemporer sebagai tafsir atas semangat Al-Ma’un yang menginspirasi lahirnya Muhammadiyah. Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat miskin dan marginal oleh pemerintah merupakan bentuk kedzaliman yang harus diluruskan,” ujar dia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: