Warga ajukan syarat pembangunan TPU

Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) wilayah Sleman Timur yang rencananya dilakukan di Dusun Grembyangan, Madurejo, Prambanan sepertinya masih membutuhkan persiapan yang matang. Pasalnya, warga setempat mengajukan syarat.

Kepala Desa Madurejo Mindoyo mengatakan, dari pertemuan yang digelar beberapa waktu lalu, warga menyatakan tidak keberatan jika TPU dibangun di wilayah mereka. Hanya saja, kata dia, warga juga mengajukan syarat agar pemerintah terlebih  dahulu membangun Jembatan Grembyangan yang menghubungkan Madurejo dengan Kalitirto (Berbah).

“Pada dasarnya warga tidak keberatan jika di wilayah mereka dibangun TPU. Tapi mereka juga meminta agar pemerintah juga membangun jembatan Grembyangan. Jembatan itu merupakan akses penting untuk mempersingkat jalur tempuh Prambanan-Jogja,” ujar dia saat ditemui di kantornya.

Adanya permintaan warga tersebut, kata dia, memang sedikit mengubah skema awal. Semula rencana yang akan dibangun hanya TPU saja. Namun dengan adanya tuntutan warga tersebut, kata Mindoyo, Pemkab Sleman mengisyaratkan akan membangun keduanya dalam satu paket.

“Rencananya pembanunan kedua objek tersebut akan dijadikan satu paket. Kemungkinan besar, pembangunan jembatan akan dilakukan terlebih dahulu,” ungkap dia.

Menurut Mindoyo, TPU Madurejo tersebut diperkirakan akan memakan lahan dengan total 7 hektar. Lahan yang sudah ditentukan lokasinya tersebut terdiri dari Tanah Kas Desa (TKD), Sultan Ground (SG) dan juga tanah warga sekitar.

“Nanti yang paling luas terkena pembebasan lahan adalah TKD yakni sekitar 5 hektar. Sisanya hampir sama yakni Sultan Ground dan warga sekitar. Untuk TKD rencananya akan disewa oleh Pemkab, sedangkan untuk tanah warga akan dibebaskan terlebih dahulu,” tegas Mindoyo.

Terkait dengan pembebasan warga tersebut, Mindoyo mengatakan telah dilakukan sosialisasi kepada warga. Dalam waktu dekat ini, tukas dia, warga akan kembali dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasan dari instansi yang berwenang.

“Langkah pertama nanti yang dilakukan adalah dengan membebaskan lahan warga terlebih dahulu. Baru setelah itu proses perizinan SG dan penyewaan TKD menyusul. Dinas PUP (Pekerjaan Umum dan Perumahan) telah meminta kami untuk mengumpulkan data,” kata dia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: