Dewan persoalkan polling pilkada

Polling pilkada yang melibatkan sebagian PNS Sleman dinilai tidak sehat karena memaksa PNS melakukan pekerjaan yang seharusnya bukan porsinya. Polling pilkada ini dikoordinasikan melalui instansi satuan kerja pertangkat dinas (SKPD) dengan memberikan secarik kertas isian untuk memetakan kondisi politik pilkada di dusun masing–masing PNS.

Anggota DPRD Sleman Huda Tri Yudiana mengatakan sebagian besar PNS beberapa SKPD diberikan kertas polling tersebut melalui pimpinan SKPD masing–masing. Dikatakan, memang tidak seluruh instasi diberikan isian tersebut, seperti di sekretariat DPRD.

“Kami mendapatkan laporan tentang polling tersebut dari berbagai staff  PNS maupun guru-guru yang mempertanyakan penyebaran poling tersebut. Memang polling tersebut tidak dilakukan secara resmi melalui kertas yang memiliki kop, tetapi secara jelas dilakukan dengan melibatkan jalur PNS melalui atasan masing – masing dan sudah berlangsung sekitar sepuluh hari,” ujar dia kepada wartawan, Selasa (11/5).

Huda menuturukan, PNS yang menerima isian tersebut diminta mengisi peta kekuatan politik di dusun masing–masing kemudian dikumpulkan dengan koordinasi khusus di sekretariat daerah. Pihaknya menilai aktivitas polling ini tidak sehat dan perlu dihentikan.

Polling tersebut, kata dia, tidak pernah dianggarkan dalam APBD dan bukan merupakan program kerja pemerintah daerah, sehingga semestinya tidak dilakukan melalui jalur PNS. Selain itu dengan menyebarkan polling kepada PNS bisa juga dimaknai ganda berupa tekanan politik kepada PNS untuk memilih kepada calon yang didukung oleh atasannya.

“Kami meminta agar birokrasi bertindak netral sebagaimana digariskan dalam UU. Meskipun secara pribadi hak politik PNS harus dihargai, tetapi tidak semestinya dilibatkan secara sistematis dalam aktivitas-aktivitas politik praktis,” kata dia.

Pada sisi lain anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat banyak yang belum direalisasikan, sebagai contoh saat ini banyak sekali antrian permohonan bantuan biaya pengobatan bagi warga rentan miskin yang belum cair karena terhambat prosedur administrasi.

“Komisi A DPRD Sleman haru melakukan klarifikasi kepada eksekutif terkait permasalahan- permasalahan ini agar tidak berlarut dan menimbulkan kesalahpahaman,” pungkas dia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: