Satpol PP kembali kosek salon ‘nakal’

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Sleman kembali melakukan penertiban terhadap salon-salon yang terindikasi belum mengantongi izin dan menyediakan layanan plus-plus bagi para pelanggannya.

Petugas memulai penyisiran dari Ring Road Utara tepatnya di perempatan UPN Veteran. Di sebuah panti pijat “Irma”, petugas menemukan adanya pelanggaran yakni tidak adanya perizinan yakni izin gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK).

Dari penuturun si pemilik, diketahui bahwa panti pijat tersebut baru beroperasi selama tiga bulan. “Lantaran kepemilikan panti hanya disewa, kami agak kesulitan untuk melakukan pengurusan izin terutama HO,” ujar sang pemilik yang enggan menyebutkan nama.

Petugas pun memerintahkan pengusaha panti untuk mencabut plang nama yang terpasang di depan panti. Papan nama tersebut tidak boleh dipasang selama pemilik panti belum mengantongi semua perizinan.

Tim razia lantas melakukan penyisiran ke Purwomartani, Kalasan tepatnya di Aviera Home Relaxation Salon & Spa . Tujuan petugas adalah untuk memastikan perizinan sebuah salon yang dulu pernah ditutup paksa telah diurus. Hasilnya, memang semua perizinan sudah dipenuhi oleh pemilik salon.

Hanya saja petugas tetap mencurigai bahwa salon tersebut memberi layanan plus-plus kepada para pelanggannya. Indikasi tersebut dikuatkan dengan keberadaan kamar-kamar perawatan yang dilengkapi dengan pintu yang semi permanen. Padahal sesuai dengan ketentuan kamar-kamar perawatan hanya boleh diberi sekat yang terbuat dari kain.

Tak hanya sampai disitu saja, petugas juga mengecek tanda pengenal sebanyak 5 orang kapster yang bekerja di salon tersebut. Petugas juga melakukan sampling terhadap salah satu kapster apakah benar-benar bisa memberikan layanan message atau tidak.

Setelah menyisir wilayah Kalasan, petugas kembali menuju arah Ring Road tepatnya di Latulipe Salon & Spa yang berlokasi di Gorongan, Condongcatur, Depok. Di sini petugas juga menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan pengusaha salon karena ternyata belum mengantongi SIUK dan TDP.

“Katanya sih baru diurus,” ungkap Ajeng, salah satu kapster.

Kasie Penegakan Perundang-undangan Pol PP Ignatius Sunarto mengatakan, pengawasan terhadap salon nakal memang sulit dilakukan. Hal itu terjadi karena sering terjadi gonta-ganti pemilik. “Dalam melakukan razia kami menghadapi kendala pemilik salon yang seringkali berganti. Mereka menjadikan hal itu sebagai alasan,” ungkap dia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: