Calon kalah tuding incumbent curang

Pasangan indepenen yang diperdirakan kalah, Bugiakso-Kabul (BK) menuding kemenangan pasangan incumbent yakni Sri Purnomo-Yuni Satia Rahayu melakukan sejumlah kecurangan.

“Ini menyangkut hukum pidana maupun melanggar UU No 32/2004 tentang pilkada. Oleh karena itu, akan kami bawa temuan ini ke ranah hukum, baik KPK, Kejaksaan maupun kepolisian,” terang Kuasa hukum tim BK, Abdurahman dalam jumpa pers di RM Ngomah, Ngaglik, Sleman, Selasa (25/5).

Bukti pelanggaran tersebut didapat tim BK dari laporan masyarakat terkait pengumpulan warga ke kantor kelurahan. Salah satu warga yang melapor tersebut ialah Bengo Sucipto, warga Mriyan, Margomulyo, Seyegan, Sleman. Dalam penuturannya, Bengo diundang ke kantor Kelurahan oleh pemerintah desa setempat melalui surat undangan pada 19 Mei lalu.

Sesampainya di kantor kelurahan, sudah ada 100 warga yang lainnya. Disana mendapat penjelasan mengenai program pembangunan desa. Namun, setelah pulang diberikan amplop oleh perangkat desa yang ternyata berisi uang Rp 30 ribu dan kartu nama pasangan SP-Yuni.

“Selain itu juga masih banyak saksi kami yang mendapat amplop dari para pengkat desa pada tanggal 21-21 Mei 2010. Padahal, itu adalah masa tenang, namun digunakan untuk bagi-bagi uang. Ini jelas pelanggaran, dan pemilihan harus diulang,” ungkap Abdurrahman.

Di sisi lain, Bugiakso menyanggah jika pemaparan ini karena dirinya kalah dengan pasangan SP-Yuni. Pihaknya pun mengaku, keputusan ini atas persetujuan dengan 5 pasangan calon lainnya. “Ini bukan karena kami tidak menerima kekalahan, namun karena hukum. Kemarin kita (6 pasangan calon.red) telah bertemu di Hotel Quality,” terangnya.

Usai pemaparan dugaan pelanggaran Pilkada ini, sempat terjadi ketegangan antara tim BK dengan puluhan wartawan. Pasalnya, salah satu bukti yang dibawa oleh tim BK, yakni berupa surat undangan dari pemerintah desa Margomulyo Seyegan, hilang. Melalui surat pengeras suara, salah satu tim BK pun menuduh ada oknum wartawan yang membawa surat tersebut dan meminta untuk dikembalikan.

Bahkan, para wartawan dilarang untuk meninggalkan ruangan jumpa pers dan akan dilakukan penggeledahan. Sempat akan ada penolakan dari para wartawan terkait aksi salah satu tim BK ini. Namun, selang 15 menit, para wartawan pun akhirnya dipersilahkan pulang dan pihaknya meminta maaf.

Calon bupati yang diusung koalisi Demokrat, PKS, dan PPP Hafidh Asrom membenarkan, dirinya memang diundang oleh tim BK untuk mengadakan pertemuan di Hotel Quality. Namun karena dia berhalangan, dia menugaskan salah satu tim suksesnya untuk hadir dalam pertemuan itu.

“Saya sudah legawa. Prosesnya menurut saya sudah cukup baik. Namun di bagian awal sebelum proses pencoblosan, saya mengamati ada nilai-nilai demokrasi yang diciderai,” ungkap dia.

Ketua Panwas Pilkada Sleman Sunardi mengatakan, pihaknya mempersilahkan para pasangan calon yang merasa dirugikan untuk melaporkan adanya dugaan politik uang, bila memang mereka mempunyai bukti-buktinya.

“Saya memang sudah mendengar sejumlah orang bicara soal money politics ini, tapi sampai sejauh ini belum ada yang melapor secara resmi,” kata Sunardi.

Menurut dia, agar dapat diproses, sebaiknya laporan tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang bisa dimintai keterangannya. Untuk menyampaikan laporan, kata dia, pihak yang merasa dirugikan sebaiknya datang langsung ke kantor Panwas, dan melengkapi persayatannya.

“Tentunya, kalau memenuhi semua unsur, kami akan menindaklanjutinya,” kata dia.

Hanya saja, Sunardi menyesalkan kalau memang nantinya pilkada Sleman ini menjadi bermasalah dengan adanya laporan tentang money politics tersebut.  Ia sebenarnya lebih berharap agar pihak-pihak yang kalah dalam pemilukada ini dapat legawa, seperti yang mereka janjikan sebelumnya, bahwa mereka siap menang ataupun kalah pada Pilkada ini.

Dikonfirmasi terpisah, Sri Purnomo mengatakan dirinya tak mau menanggapi tuduhan-tuduhan
terhadapnya. Ia mengatakan sebenarnya penyerahan yang untuk RT/RW ataupun untuk dukuh dan kepala desa, juga dana untuk bantuan masyarakat, semuanya dilakukan melalui SKPD (dinas-dinas) yang membawahi program tersebut.

“Penganggaran dana tersebut dalam APBD Sleman juga melalui persetujuan DPRD,” tuturnya.

Soal kenapa dana itu diserahkan mendekati Pilkada, SP mengatakan sebenarnya dana semacam itu rutin dialokasikan Pemkab Sleman setiap tahun. “Kembali ini berkaitan dengan tugas SKPD-SKPD tersebut. Yang pasti yang tak pernah menyuruh-nyuruh mereka, atau memerintahkan mereka,” kata dia.

Dalam prakteknya, tegas SP, penyerahan dana itu langsung dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dan sudah rutin dilakukan oleh SKPD-SKPD yang bersangkutan. Dana untuk bantuan modal sebenarnya penyerahannya baru bisa dilakukan setelah ada persetujuan SKPD yang berwenang menilai proposal-prosal permohonan bantuan yang diajukan masyarakat.

Lepas dari tuduhan itu, katanya, sebenarnya masyarakat Sleman sudah dewasa berdemokrasi, dan mereka tak bisa lagi disuruh-suruh untuk memilih seseorang calon dalam pilkada.  Ia hanya menyesalkan kenapa pemilukada di Sleman harus diwarnai dengan adanya tuduhan-tuduhan semacam ini. Baginya, semuan terserah masyarakat yang menilainya.

Tuduhan itu, kata dia, bukan pertama kali yang ia alami. Selama proses Pilkada ia mengakui banyak tuduhan yang diajukan kepadanya, berkaitan dengan pencalonannya sebagai bupati Sleman.

“Ada yang mengirim SMS mengatakan saya melakukan ini dan itu, tapi saya tak mau menanggapinya. Saya bekerja secara alamiah saja, tak mungkin memberikan uang-uang sebanyak itu agar warga memilih saya,” kata dia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: