Manipulasi data pertanahan marak

Manipulasi data pertanahan untuk pembuatan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT),  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO) marak terjadi di Umbulmartani, Ngemplak marak.

Kepala Desa Umbulmartani Atok Tri Yudianto Marjaya mengatakan alasan para pemohon untuk memanipulasi data tersebut bertujuan menghindari pembayaran pajak yang lebih besar. Manipulasi data itu, kata dia, dalam beberapa kasus melibatkan pihak ketiga yakni notaris.

“Yang paling sering terjadi adalah manipulasi luas bangunan. Misalnya saja bangunan aslinya adalah 400 meter, namun yang dimasukkan dalam blanko pengajuan hanya 100 meter  saja,” ujar dia kepada Warta Sembada saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/6).

Menurut Atok, desa sangat kesulitan dalam menghadapi realitas seperti itu karena biasanya merekalah yang dipersalahkan oleh warga. Padahal, dalam praktek pengajuan alih fungsi lahan, pemerintah desa (Pemdes) sama sekali tidak memiliki andil.

Bahkan dalam banyak kasus, kata dia, pemdes sama sekali tidak mendapat tembusan dari instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun Dinas Pengendalian dan Pertanahan Daerah (DPPD) Sleman dalam pengajuan alih fungsi lahan tersebut.

Kalaupun dilibatkan, kata dia, biasanya dalam tahap survei lokasi. Temuan di lapangan kata, dia, kadang tidak diketahui objeknya yang mana, namun tiba-tiba saja status tanah sudah berubah. Meskipun bermasalah, instansi terkait kerap meloloskan permohonan pengajuan tersebut.

“Kami tidak memiliki kewenangan dalam hal itu. Namun bila terjadi permasalahan, biasanya kami yang paling dipersalahkan,” ungkap dia.

Atok mengatakan, total luas wilayah di Umbulmartani mencapai 6.660 hektar. Sebanyak 35% diantaranya, kata dia, dimanfaatkan sebagai lokasi pemukiman warga. Meski tidak mengantongi data yang valid, namun dia berkeyakinan manipulasi data tersebut sering terjadi.

“Kami bisa mengecek kebenarannya dari tembusan yang diberikan oleh Kabupaten. Namun sayangnya kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan,” ujar Atok.

Dikatakan, pihaknya sudah pernah mengajukan agar proses pengajuan dilakukan dari bawah sehingga validasinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya, kata dia, usulan tersebut belum mendapat respon hingga kini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: