Dua Raperda akan ditetapkan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman akan menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni tentang tata tertib (Tatib) dewan dan Raperda tentang pemilihan, pelantikan dan pemberhentian dukuh.

Ketua DPRD Sleman Kuswanto mengatakan, kedua Raperda tersebut telah dikonsultasikan dengan biro hukum provinsi dan dinyatakan sudah tidak memiliki permasalahan lagi. Karena itu, kata dia, dewan menjadwalkan penetapan tersebut akan dilakukan minggu depan.

“Sudah tidak ada masalah lagi,” ujar dia kepada Warta Sembada, Kamis (3/6).

Menurut Kuswanto, khusus pembahasan Raperda Dukuh memang berlangsung alot dan sempat ditunda. Hal itu terjadi, kata dia, disebabkan karena adanya penolakan dari paguyuban dukuh se-Sleman ‘Cokropamungkas’ terkait dengan mekanisme rekruitmen.

Wacana awal yang berkembang di dewan adalah rekruitmen dilakukan dengan cara seleksi. Namun paguyuban dukuh bersikukuh perekrutan tersebut harus dilakukan melalui pemilihan karena menurut mereka berbeda dengan staf kelurahan.

Setelah melalui pembahasan panjang, kata dia, Raperda ini akhirnya disepakati dengan jalan kompromi yakni rekruitmen dilakukan melalui mekanisme pemilihan setelah melalui tahapan seleksi.

Sedangkan untuk Raperda Tatib, kata dia, sama sekali tidak ditemukan kendala berarti karena pembahasan hanya dilakukan untuk mencocokkan Tatib lama dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tatib dewan.

Selain dua raperda tersebut, kata dia, dalam waktu dekat ini dewan juga akan membahas dua Raperda lain. Draf yang baru saja dikirimkan oleh eksekutif itu, kata Kuswanto, adalah tentang retribusi pariwisata.

Pimpinan dewan (Pimwan), kata dia, telah menginstruksikan kepada sekretariat untuk memperbanyak draf tersebut sehingga masing-masing fraksi bisa mempelajari substansinya. “Secepatnya akan kami bahas,” ungkap Kuswanto.

Diberi catatan

Sementara itu Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Sleman 2009 lalu telah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Kuswanto, Jumat (4/5), dewan akan membahas nota Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut.

Dari pemeriksaan BPK, kata dia, APBD Sleman 2009 masih dikategorikan normal meskipun lembaga audit pemerintah tersebut memberikan beberapa catatan penting terutama di bidang pertanian dan pendidikan.

“Menurut kami itu masih dalam kewajaran,” ungkap ketua dewan yang juga sebagai Sekretaris DPC PDIP Sleman ini.

Kuswanto mengatakan, LHP tersebut selanjutnya akan dibahas oleh dewan sehingga bisa diperdakan segera. Dengan adanya evaluasi tersebut, kata dia, diharapkan produk APBD Sleman kedepannya akan semakin baik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: