Cokropamungkas kecewa Perda dukuh

Paguyuban kepala dukuh se-Sleman ‘Cokropamungkas’ menyatakan tidak  puas dengan produk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian dukuh yang telah ditetapkan.

Koordinator Cokropamungkas Sukiman Hadiwijoyo mengatakan ketidakpuasan tersebut muncul karena aspirasi para dukuh belum sepenuhnya diakomodasi oleh eksekutif dan legeslatif.

Dikatakan, sejak awal pihaknya konsisten memperjuangkan batas usia pencalonan dan pensiunan dukuh ditetapkan menjadi 25-65 tahun. Namun, kata dia, eksekutif dan legeslatif tetap ngotot agar batas usia yang diperbolehkan adalah 20-60 tahun.

Meski kecewa, Sukiman mengatakan pihaknya menyambut baik sikap eksekutif dan legeslatif yang akhirnya meloloskan sebagian dari aspirasi dukuh yakni mengubah masa jabatan dukuh dari 20-60 tahun menjadi 25-60 tahun dengan batas maksimal usia pencalonan 55 tahun.

“Sejak awal memang sudah tarik ulur dan tidak ada ketemunya,” ujar dia kepada Warta Sembada di sela-sela rapat paripurna DPRD di Gedung Dewan, Kamis (24/6)

Ditambahkan Korcam dukuh se-Tempel Budi Sumarna, persoalan umur memang cukup sensitif bagi seorang dukuh. Batas minimal yakni 20 tahun, kata dia, belum cukup dewasa dalam mengambil keputusan terkait persoalan masyarakat.

Sebaliknya, kata Budi, justru pada usia 60-65 tahunlah para dukuh sudah benar-benar bisa mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Apalagi, tambah dia, angka harapan hidup warga Sleman dari tahun ke tahun kian membaik.

“Pengabdian total justru biasanya terjadi saat dukuh berusia 60-65 tahun,” ungkap dia.

Plt Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan keberadaan dukuh memang memang memiliki peran yang cukup vital dalam kemasyarakatan. Namun, kata dia, produk perda yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang diatasnya.

“Aturan PP 75 tidak boleh diabaikan. Di sana jelas disebutkan bahwa batas akhir pensiun kepala dukuh adalah 60 tahun,” ungkap SP yang telah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilkada pada 23 Mei lalu tersebut.

Sementara itu bagi fraksi-fraksi, meski menyetujui penetapan, sebagian besar diantaranya memberi catatan. Fraksi PDIP misalnya, menyayangkan tidak adanya kajian akademis pembuatan Perda tersebut. Selain itu mereka juga menyoroti PP 72 tahun 2005 tidak pernah memberikan amanat dukuh harus dipilih langsung sebab mereka adalah unsur staf.

“Idealisme belum bisa dipenuhi,tetapi setidak tidaknya Fraksi kami sudah secara terbuka memberikan saran dan pendapat  terhadap Raperda ini,” ungkap Ketua Fraksi PDIP Rendradi Suprihandoko.

Lain halnya dengan Fraksi PPP. Fraksi ini justru mempertanyakan regulasi Perda yang tidak konsisten. Terkait dengan adanya aturan yang mengatur tentang kehadiran dukuh, PPP miminta agar dukuh difasilitasi dengan kantor atau bantuan operasional dari APBD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: