15 Raperda ditarget selesai tahun ini

DPRD Sleman menargetkan menyelesaikan  minimal 15 dari total 20 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk program legeslasi daerah (Prolegda) 2010.

Ketua Badan legislasi (Banleg) DPRD Sleman Haji Suprapto mengatakan pihaknya telah membentuk tiga panitia khusus (Pansus) yang akan membahas tiga Raperda yakni penyertaan modal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan pajak air tanah.

Haji mengatakan, pihaknya akan bekerja secara marathon untuk mengejar pencapaian target tersebut. Khusus untuk ketiga tahun ini, kata dia, pihaknya menargetkan harus selesai dalam satu bulan.

Pertimbangannya, kata Haji, dewan juga harus mengalokasikan waktu untuk berkonsentrasi membahas APBD perubahan 2010 dan APBD 2011. Dalam waktu dekat ini, kata dia, eksekutif juga akan menyerahkan beberapa draf Raperda untuk dibahas.

“Waktunya memang cukup mepet sehingga kami harus kerja keras,” ujar dia kepada Warta Sembada, Jumat (25/6)

Dari sisi yuridis, kata Haji, Raperda tentang penyertaan modal pemerintahan daerah ini mengacu pada pasal 26 Permendagri No13/2006 yakni tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menjadi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dikatakan, Raperda ini nantinya mengatur mekanisme bagaimana pemerintah daerah memberikan uang atau barang dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan atau badan usaha baik BUMD, badan usaha kredit pedesaan atau pun badan hukum lainnya.

“Perlu dicermati berapa besaran alokasi penyertaan modal itu pada setiap badan usaha,” kata dia.

Sementara itu Raperda tentang Retribusi tempat rekreasi dan olahraga menurut penelaahan Banleg sesuai dengan UU No28/2009 tentang Pajak dan retribusi daerah. Dikatakan, terkait dengan adanya UU tersebut, banyak Perda retribusi daerah yang harus dikaji termasuk Perda No2/2009 tentang Retribusi objek wisata yang baru saja ditetapkan.

Pajak air tanah, kata dia, juga menjadi prioritas sebagai tindak lanjut dari UU No28/2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah. Dikatakan, pertimbangan perolehan nilai air tanah antara lain dipengaruhi faktor jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan, volume, kualitas, dan tingkat kerusakan lingkungan.

Wakil Ketua Komisi A Hendrawan Astono mengatakan dari ketiga Raperda tersebut, yang relatif paling krusial adalah Raperda retribusi air tanah. Dia memperkirakan akan terjadi kesulitan karena Perda RTRW Sleman belum ada.

“Padahal semuanya harus mengacu RTRW,” ungkap dia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: