Penetapan Tatib diwarnai hujan interupsi

Penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang tata tertib (Tatib) DPRD Sleman, Senin (12/7), diwarnai hujan interupsi oleh sejumlah anggota dewan.

Rapat paripurna yang sedianya tinggal mendengarkan laporan pansus dan diakhiri dengan penetapan ini berlangsung cukup alot. Hal itu terjadi karena sejumlah anggota dewan menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil yang sudah dicapai oleh pansus.

Pansus dinilai meloloskan beberapa pasal yang multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Pasal yang dinilai multitafsir tersebut diantaranya adalah pasal 125 dan 126.

Pada pasal 125 (1) disebutkan pembicaraan tingkat satu untuk Raperda dari eksekutif meliputi penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai Raperda, pemandangan umum fraksi terhadap Raperda serta tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi.

Sedangkan pada pasal 126 disebutkan pembicaraan tingkat kedua untuk Raperda yang diajukan eksekutif pengambilan keputusannya dalam paripurna dihahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/pimpinan pansus yangberisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan tahap I dan diakhiri dengan pendapat akhir bupati.

Sebagian anggota dewan menganggap kedua pasal tersebut bermasalah karena menilai maksudnya tidak jelas. Apalagi ada kesan fungsi fraksi semakin diminimalisir dalam pembahasan Raperda. Perdebatan antar anggota dewan tersebut bahkan berlangsung hingga tiga jam.

Perdebatan sesama anggota dewan berkutat pada masalah-masalah teknis pembahasan Raperda. Mekanisme pembahasan Raperda seperti yang diisyaratkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru memang cenderung berbeda dengan mekanisme yang dipakai selama ini.

Perbedaan tersebut bisa terlihat dari penyelenggaran paripurna yang hanya menjadi tiga kali saja, pembicaraan antara legeslatif-eksekutif dikurangi menjadi dua tahap saja, penghilangan pendapat akhir fraksi, berkurangnya peran Banggar dan fraksi, dan munculnya pendapat akhir bupati.

Ketua Fraksi PPP Farchan Hariem mengatakan perlu dibuat suatu mekanisme yang baku terkait dengan perubahan tahapan. Pengalaman selama ini, kata dia, meskipun telah melewati tahap sinkronisasi masih ada kecenderungan hilangnya poin-poin yang penting.

Karena situasi yang memanas, anggota Fraksi PKB Marsana mengusulkan agar sidang diskors terlebih dahulu agar bisa dilakukan lobi-lobi. Namun usulan tersebut ditolak oleh unsur pimpinan yang diketuai oleh Kuswanto.

Sekretaris Pansus Raperda Tatib Sofyan Setyo Darmawan mengatakan pembahasan internal pansus telah melalui tahapan evaluasi yang dilakukan oleh provinsi. Karena itu pihaknya berkeyakinan hasil yang sudah dicapai oleh pansus sudah cukup maksimal.

“Kami menggunakan banyak rujukan. Pansus berkeyakinan peran DPRD sama sekali tidak tergerogoti karena pendapat akhir bupati sifatnya hanya pidato sambutan saja,” ungkap legislator PKS ini.

Raperda Tatib ini akhirnya disetujui dan disahkan tanpa ada perubahan krusial seperti yang sudah disampaikan oleh Pansus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: